Terungkapnya Sekongkol Bapak Anak, Korupsi untuk Modal Pemilihan kepala daerah Satu tahun Lantas

kabarpentang– Baru 143 hari, Adriatma Dwi Putra rasakan “empuknya” kursi Wali Kota Kendari. Ia pun adalah wali kota termuda di Indonesia semenjak pertama-tama dilantik pada 9 Oktober 2017.

Akan tetapi, pada Rabu 28 Februari 2018, ia menyandang status baru menjadi terduga suap. Status terduga itu tersemat sesudah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan titel masalah saat malam selesai ia digelandang ke Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, bersama dengan sang bapak, Asrun.

Ya, Adriatma diamankan KPK dengan ayahnya, Asrun, pada Selasa, 27 Februari 2018 malam. Pun hampir bertepatan dengan penangkapan bekas Kepala BPKAD Kendari Fatmawati Faqih serta Direktur Penting PT Fasilitas Bangun Nusantara Hasmun Hamzah.

Asrun ialah bekas Wali Kota Kendari dua periode 2007-2017. Sekarang ia mencalonkan diri jadi calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Pemilihan kepala daerah 2018.

KPK menyangka Adriatma minta fee project penerapan barang serta layanan pada Dirut PT Fasilitas Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah. Jumlahnya yang diketemukan KPK Rp 2,8 miliar.

Ia disangka terima suap sebesar Rp 2,8 miliar dari Hasmun Hamzah. Penerimaan uang itu dikasihkan dalam dua step. Pertama, Rp 1,5 miliar serta ke-2 Rp 1,3 miliar.

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan menjelaskan Asrun mempunyai peranan besar dalam masalah ini. Adriatma disangka minta fee atas perintah ayahnya untuk akan digunakan Asrun untuk kampanye.

“Bila ASR (Asrun) bukan bapak dari ADR (Adriatma), kemungkinan kecil ia masih tetap dapat perintah-perintah untuk temukan suatu dari pengusaha-pengusaha awal mulanya sebagai relasi,” jelas Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Maret 2018.

Basaria menjelaskan PT SBN atau Hasmun Hamzah sering mendapatkan project semenjak Wali Kota Kendari masih tetap dijabat Asrun. PT SBN pun adalah kontraktor beberapa project infrastruktur di Kota Kendari semenjak 2012. Bahkan juga pada Januari 2018, PT SBN memenangi tender project pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port sejumlah Rp 60 miliar.

“ASR (Asrun) telah jadi Wali Kota Kendari 10 tahun sebelum ikuti cagub serta entrepreneur ini, HAS bukan tahun ini saja. Ia telah ikuti serta lakukan proyek-proyek saat ASR menjadi Wali Kota,” kata Basaria.

KPK pun memahami peluang Asrun ataupun Adriatma terima uang dari entrepreneur lainnya, tidak hanya Dirut PT SBN. “Masih juga dalam perubahan serta tidak dapat kita papar semua,” tutur Basaria.

Untuk membuka masalah ini, KPK mesti pecahkan kode-kode unik yang dipakai menjadi lambang besaran suap.

KPK lalu memaparkan kode yang dipakai dalam masalah pendapat suap penyediaan barang serta layanan di Pemkot Kendari itu dalam pertemuan persnya.

“Terindikasi sandi yang dipakai ialah ‘Koli Kalender’ yang disangka merujuk pada makna uang Rp 1 miliar,” tutur Basaria.

Baik Asrun, Adriatma, ataupun Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Fakih (FF) disangkakan melanggar Masalah 11 atau 12 huruf a atau huruf b UU Nomer 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti dirubah UU Nomer 20 Tahun 2001 juncto Masalah 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mendagri Terpukul

Penentuan bekas Wali Kota Kendari menjadi terduga ini tidak lama sesudah KPK tangkap Bupati Subang Imas Aryumningsih dalam masalah suap berkaitan pengurusan izin yang diserahkan dua perusahaan yakni, PT ASP serta PT PBM.

Walau sebenarnya saat Imas diamankan 13 Februari 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui terpukul.

“Kepala daerah itu partner Kemendagri dalam bangun jalinan tata kelola pemerintah pusat serta daerah, yang makin efisien, efektif. Dengan adanya banyak OTT KPK, ya saya terasa terpukul, pun susah serta prihatin,” kata Tjahjo dalam pesan singkat, Jakarta.

Kekecewaan ini muncul sebab ia berkali-kali sudah memperingatkan pada beberapa kepala daerah supaya mengerti ruang riskan korupsi yang perlu dijauhi dalam ambil beberapa kebijaksanaan. Akan tetapi sayangnya, pesan itu sering diacuhkan.

“Seringkali kami berikan (ruang riskan korupsi) dengan sah serta tercatat di komunitas diklat kepala daerah, komunitas pengawasan dengan KPK, Irjen Kemendagri, BPK, serta BPKP. Harusnya petinggi pusat serta daerah telah memahami,” tutur Tjahjo Kumolo lewat pesan singkat di Jakarta, Jumat, 16 Februari 2018.

Ia memberikan skema mencegah korupsi di pemerintahan juga dibikin, salah satunya untuk menangani suap serta penerimaan gratifikasi.

Vonis 5 Tahun 6 Bulan

Tok! Tok! Tok! Ketua Majelis Hakim Haryono mengetuk palunya pada 31 Oktober 2018. Pengadilan Tipikor memutuskan bersalah eks Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra bersama dengan sang bapak yang adalah bekas Wali Kota Kendari, Asrun.

Mereka divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Kedua-duanya dikatakan bersalah serta dapat dibuktikan terima suap Rp 6,8 miliar dari kontraktor PT Fasilitas Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah.

“Menjatuhkan pidana pada Adriatma serta Asrun, penjara semasing 5 tahun 6 bulan serta denda Rp 250 juta atau subsider 3 bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Haryono waktu membacakan vonis kedua-duanya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu 31 Oktober 2018.

Dibaca Juga : Ini Fakta Gempa Solok Selatan Bermagnitudo 5,6

Dalam vonis itu majelis hakim memberikan beberapa hal yang memberatkan serta memudahkan. Yang memberatkan vonis Adriatma serta Asrun, kedua-duanya tidak memberi dukungan pemerintahan yang bersih, tidak mengaku tindakannya, tidak menyesali tindakannya.

“Beberapa hal yang memudahkan terdakwa tidak pernah diberi hukuman, serta miliki tanggungan keluarga,” kata Haryono.

Vonis majelis hakim lebih mudah dari tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK yang menuntut bapak serta anak tu dengan tuntutan delapan tahun penjara, denda Rp 500 juta, atau subsider enam bulan kurungan.

Adriatma yang baru menjabat Wali Kota Kendari semenjak 2017 ini dimaksud menyepakati serta memenangi PT SBN untuk melakukan project tahun jamak (multiyears) pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendari New Port tahun 2018-2020.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*