Heboh Tuduhan Rp 500 M untuk PAN-PKS, Ini Aturan di UU Pemilu

Heboh Tuduhan Rp 500 M untuk PAN-PKS, Ini Aturan di UU Pemilu
Heboh Tuduhan Rp 500 M untuk PAN-PKS, Ini Aturan di UU Pemilu

kabarpentang – PAN dan PKS diserang isu tak sedap mendapat setoran dana Rp 500 miliar terkait pencalonan presiden/wakil presiden. Tuduhan tersebut disampaikan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief.

Andi menyampaikan tudingan ini karena merasa jengkel atas sikap Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang cenderung memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres. Andi menambahkan, Sandi sanggup menyetor Rp 500 miliar ke PAN dan PKS demi memuluskan rencana tersebut.

“Sandi Uno yang sanggup membayar PAN dan PKS masing-masing Rp 500 M menjadi pilihannya untuk cawapres,”

Terlepas dari tuduhan di atas, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sudah melarang segala bentuk pemberian imbalan terkait pencalonan presiden/wakil presiden. Jika terbukti, parpol itu tak boleh mengusung capres/cawapres di periode berikutnya. Berikut bunyi aturan mainnya:

Pasal 228

(1) Partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;

(2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya;

(3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Kembali ke tuduhan Rp 500 miliar. PAN membantah menerima mendapat Rp 500 miliar dari Sandi.

“Itu omong kosong. Andi Arief nggak boleh asal nuduh. Jangan-jangan itu ungkapan bola mantul. Mereka yang mau minta dana Rp 500 miliar agar gabung di koalisi Gerindra. Tidak elok seperjuangan menuduh yang tidak-tidak,” ujar Wakil Bendum PAN Asri Anas di rumah dinas Zulkifli Hasan, Jalan Widya Chandra IV.

Begitu juga dengan PKS. PKS mengaku masih memperjuangkan rekomendasi ijtimak ulama di mana Salim Segaf Aljufri direkomendasikan jadi cawapres Prabowo.

“Kami sedang perjuangkan aspirasi ulama dan ummat. Sesuatu yang tidak pantas tuduhan tersebut dialamatkan kepada PKS,” ujar Wasekjen PKS Abdul Hakim saat dimintai konfirmasi.

Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief kesal terkait sikap Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang disebutnya memilih Sandiaga Uno jadi cawapresnya. Andi menyebut Sandi menyetor Rp 500 miliar ke PAN-PKS untuk jadi cawapres Prabowo.

“Sandi Uno yang sanggup membayar PAN dan PKS masing-masing Rp 500 M menjadi pilihannya untuk cawapres,”

Opsi duet Prabowo-Sandi makin kuat menjelang detik-detik pendaftaran capres. Andi kecewa lantaran Prabowo mementingkan materi.

“Di luar dugaan kami, ternyata Prabowo mementingkan uang ketimbang jalan perjuangan yang benar,” kata Andi.

Soal duet Prabowo-Sandi, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan Sandi merupakan sosok alternatif yang bisa diterima calon mitra koalisi. Sandi dipilih di tengah kengototan Partai Demokrat, PKS, dan PAN, yang masih ingin memajukan kader sebagai cawapres.

“Kebetulan Sandi kan satu partai dengan Prabowo. Mungkin bagi partai yang lain, tidak menjadi… tidak irilah. Partai lain kan maunya Demokrat, yang PAN maunya PAN, PKS maunya PKS, alternatifnya dipilih di luar tiga partai ini,” ujar Riza saat dihubungi.

Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan merespons tudingan duit Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno terkait pilpres. Zulkifli menyebut tudingan elite Demokrat Andi Arief sampah.

“Itu apa perlu dibahas sesuatu yang nggak ada? Ya nggak usah dibahaslah. Itu bisa dikatakan apa tuh, sampah kan, hoax. Mending ngomong capres sajalah,” ujar Zulkifli di depan kediaman Prabowo Subianto di Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Zulkifli menegaskan pembahasan utama saat ini adalah kepastian koalisi. Zulkifli tak menjawab lugas saat ditanya nama Sandiaga Uno yang ditawarkan sebagai cawapres alternatif Prabowo.

“Ini kan detik-detik akhir, ini perkembangannya menarik. Lagi kita ikuti, perkembangannya dinamis. Karena kan terus terang, kalau mau jujur, belum ada satu partai pun yang mengeluarkan surat. Nah, oleh karena itu menarik, kita ikuti saja perkembangan. Hari-hari ini kelihatannya akan panjang, ya. Nggak 24 jam, mungkin 48 jam, nih,” papar dia.

Wasekjen PD Andi Arief sebelumnya memberikan pernyataan keras soal koalisi. Andi Arief menuding ada kongkalikong terkait munculnya nama Sandiaga sebagai cawapres.

“Baru tadi malam Prabowo datang dengan semangat perjuangan. Hanya hitungan jam dia berubah sikap karena uang,” kata Andi Arief saat dihubungi.

“Sandi Uno yang sanggup membayar PAN dan PKS masing-masing Rp 500 M menjadi pilihannya untuk cawapres,” sambung Andi.

PKS juga gerah atas tuduhan Andi Arief. Tuduhan itu disebut tak pantas.

“Kami sedang perjuangkan aspirasi ulama dan umat. Sesuatu yang tidak pantas tuduhan tersebut dialamatkan kepada PKS,” ujar Wasekjen PKS Abdul Hakim saat dimintai konfirmasi.

PKS menegaskan tetap memperjuangkan rekomendasi Ijtimak Ulama di mana Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri direkomendasikan jadi cawapres Prabowo.

“Sampai saat ini posisi PKS perjuangkan Ijtimak Ulama,” terang Hakim.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*